Pengertian Joint Venture, Jenis-Jenis, Manfaat, Bentuk dan Subtansi Kontrak Joint Venture Serta Pengaturannya

Loading...

Pengertian Joint Venture – Di dalam ilmu ekonomi, seringkali kita dengar istilah joint venture. Apa sebenarnya pengertian joint venture? Mari kita memahami bersama-sama mengenai arti dari kata tersebut. Joint venture merupakan kerja sama antara dua perusahaan atau lebih yang berasal dari perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Di dalam perusahaan, joint venture sudah menjadi suatu kegiatan yang lumrah, karena perusahaan sudah wajar jika melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.

Joint venture atau usaha patungan dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing (“PMA”) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 huruf (c) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”). Untuk memperluas bisnisnya, dua atau lebih perusahaan independen biasanya menyetor modal bersama untuk menciptakan perusahaan baru. Joint venture adalah kerja sama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kerja sama berakhir setelah tujuan tercapai atau pekerjaan selesai. Perbedaan antara joint venture dengan persekutuan firma (CV) adalah umur joint venture jauh lebih pendek dari pada umur persekutuan yang biasa.

Joint venture dibentuk untuk dimaksudkan menjadi perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk demi mendapatkan keuntungan bersama. Sebenarnya di dalam perusahaan ada berbagai hal yang dinamakan kerja sama, dan joint venture adalah salah satu diantaranya. Misalnya, terdapat persekutuan comanditer (CV) dan firma, memiliki perbedaan dengan joint venture, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan.
Jika joint venture waktunya relatif lebih pendek dibandingkan kedua bentuk kerja sama tersebut. Joint venture akan segera berakhir jika sudah mencapai tujuan. Jadi antara negara-negara yang bersekutu tersebut sudah mendapatkan tujuannya masing-masing dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan atau dijalin tersebut.

Loading...

Anggota joint venture disebut venture / partner / sekutu. Sekutu bisa perseorangan, persekutuan (firma atau CV), dan bisa pula perseroan terbatas (PT). Pada umumnya, semua sekutu ikut mengelola jalannya perusahaan. Salah satunya sebagai managing partner atau sekutu pemimpin.

Jika mengadakan joint venture, maka apa yang menjadi keperluan perusahaan joint venture adalah hasil patungan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Terdapat suatu perjanjian tertentu yang menyangkut adanya kerja sama. Semakin ke sini, pengertian dari joint venture bisa dilakukan antara perusahaan-perusahaan di Indonesia atau perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing, begitu juga antara pihak swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah. Hal yang mendasarinya adalah dari kerjasama antara dua perusahaan dan lebih, tidak terbatas apakah swasta atau negeri.

Pengaturan Joint Venture

  • Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  • PP Nomor 17 Tahun 1992 jo. PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilik Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing
  • PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
  • SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal asing.

Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture

  1. Joint Venture domestic
  2. Joint Venture internasioanal

Menurut pasal 8 ayat (1) SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK?1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, bidang usaha yang wajib mendirikan perusahaan Joint Venture adalah:

  • Pelabuhan
  • Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
  • Telekomunikasi
  • Pelayanan
  • Penerbangan
  • Air minum
  • Kereta api umum
  • Pembengkit tenaga atom
  • Mass media

Faktor PMA wajib mengadakan usaha patungan (Joint Venture) dengan perusahaan domestic adalah kerena usaha-usaha tersebut tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang dilarang untuk penanaman modal asing adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan pertahanan Negara, sperti produksi senjata, mesin, alat-alat peledakan dan peralatan perang.

Raaysmaker juga menyebutkan unsur-unsur yang menjadi pokok adanya joint venture yaitu uraian tentang pihak-pihak pada kontrak, pertimbangan, uraian tujuan, ketentuan-ketentuan perselisihan, waktu organisasi dan kerja sama. Selain itu, ada pula unsur seperti pembiayaan, dasar penilaian, hubungan antara partner, peralihan saham, bentuk hukum, dan pemasukan oleh partner.

Manfaat Joint Venture

Menurut Raaymakers, manfaat dari kontrak Joint Venture adalah:

  • Pembetasan resiko
  • Pembiayaan
  • Menghemat tenaga
  • Rentabilitas
  • Kemungkinan optimasi know-how
  • Kemungkinan pembetasan kongkurensi (saling ketergantungan)

Bentuk dan Substansi Kontrak Joint Venture

Menurut Raaysmaker, unusr-unsurpokok yang perlu termuat dalam kontrak Joint Vneture adalah:

  • Uraian tenteng pihak-pihak di dalam kontrak
  • Pertimbangan atau konsiderans
  • Uraian tentang tujuan
  • Waktu
  • Ketentuan-ketantuan perselisihan
  • Organisasi dari kerjasama
  • Pembiayaan
  • Dasar penilaian
  • Hubungan khusu antara partner dan perusahaan Joint Venture
  • Peralihan saham
  • Bentuk hukum dan pilihan hukum
  • Pemasukan oleh partner

Tujuan dari pengendalian pelaksanaan modal ini adalah agar dapat :

  • Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
  • Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
  • Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Joint Venture

Para pihak yang terkait dalam kontrak ini adalah perusahaan penanaman modal asig (PMA) dengar warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan hukum Indinesia ini terdiri dari Bdan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, perusahaan PMA, perusahaan PMDN, perusahaan Non-PMA/PMDN.
Objek dari kontrak Joint Venture adalah adanya kerja sama patungan antara perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan warga Negara Indonesia dan/atau bahan hukum Indonesia.

Jangka Waktu Kontrak Joint Venture

Ditentukan oleh para pihak, yang dituangkan dalam kontrak Joint Venture. Berdasarkan hasil kajian, angka waktu yang ditentukan adalah selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Dalam PP Nomor 20 Tahun 1994, penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jagka waktu 30 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.

Penyelesaian Sengketa

Hukum yang digunakan dalam kontrak Joint Venture adalah hukum Indonesia. Sedangkan penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, maka harus tunduk pada ketentuan International Chambers of Commerce (ICC). Dengan demikian, diharapkan tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Jadi dapat disimpulkan Joint venture adalah salah satu bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melalui usaha patungan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikianlah penjelasan tentang pengertian joint venture, jenis-jenis, manfaat, bentuk dan subtansi kontrak joint venture serta pengaturannya. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk Anda baik dalam hal kehidupan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *