Iuran BPJS Bakal Naik, Mau Berhenti Harus Meninggal Dunia Atau Pindah Negara

Loading...

Publik kini diresahkan dengan wacana akan naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal naik dua kali lipat.

Dalam berita-berita di berbagai media juga ditayangkan kalau Presiden Jokowi segera akan menyetujui kenaikan iuran itu karena selama ini BPJS mengalami defisit dengan jumlah yang besar.

Lalu bagaimana nasib peserta yang hingga saat ini masih cengap-cengap membayar iuran setiap bulannya?

Loading...

Sebuah fakta terkuak, bahwa tidak ada jalan lain selain mengikuti aturan yang ada. Sebab Anda tidak bisa berhenti dari BPJS. Jika Anda ingin berhenti dari kepesertaan BPJS maka Anda harus meninggal dunia.

“Tidak bisa (berhenti dari BPJS-Red), kecuali meninggal dunia,” kata Humas BPJS Kesehatan Sumut, Redo ketika dikonfirmasi, Jumat (30/8).

Kondisi Terkini Jayapura: Sekolah dan Kantor Tutup, Warga Bikin Barikade

Siapa Tersangka yang Ucapkan Kalimat Rasis ke Mahasiswa Papua?

Ketika peserta BPJS meninggal, keluarga wajib melaporkan kepada BPJS dan tagihan iuran setiap bulannya akan berhenti.

Cara lain adalah keluar dari kebangsaan Indonesia dan menjadi Warga Negara Asing (WNA) dan harus pindah negara.

Sesuai dengan Pasal 14 UU BPJS menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial (BPJS).

Jika peserta keluar dari kewarganegaraan Indonesia dan sudah tidak tinggal di Indonesia maka peserta tidak diwajibkan lagi menjadi peserta BPJS.

Jadi, intinya selama peserta masih dalam keadaan hidup, dia akan selamanya menjadi peserta BPJS tidak bisa berhenti atau keluar dari BPJS, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta adalah membayar iuran BPJS setiap bulan.

Jika peserta merasa keberatan atau merasa tidak mampu membayar iuran BPJS bulanan maka peserta bisa memilih untuk menjadi peserta BPJS PBI (Peserta Bantuan Iuran) sehingga peserta tidak harus membayar iuran bulanan sendiri karena iuran bulanan untuk peserta akan dibayarkan oleh pemerintah.

Apakah Jika Berhenti Membayar Kita Akan Keluar dari Kepesertaan BPJS?

Nah, ini sebuah pemikiran instan dari peserta-peserta yang putus asa dalam membayar BPJS. Mereka memilih tidak membayar iuran dengan maksud berhenti.

Jawabannya adalah TIDAK. Anda tidak akan pernah keluar dari kepesertaan BPJS. Ketika anda tidak membayar Anda bukan berhenti tapi menumpuk tagihan.

Ini jika Anda suatu saat nanti ternyata membutuhkan BPJS lagi. Maka Anda harus membayar tunggakan BPJS sebelum mengaktifkan kembali kartu Anda.

Alasannya sederhana, biasanya, dapat dipastikan peserta tersebut ketika sakit akan mengaktifkan lagi jadi status kepesertaannya di BPJS Kesehatan, karena memang BPJS dibutuhkan disaat-saat seperti itu.

Tapi perlu diketahui, ketika anda berobat dengan BPJS Kesehatan itu artinya anda telah dibantu oleh seluruh Peserta BPJS yang sehat. Namun sayangnya ketika anda sehat, anda keberatan untuk membantu peserta lain yang ternyata sedang sakit.

Bagaimana Kalau Berhenti Menggunakan BPJS Sama Sekali?


Sekilas, cara ini sepertinya memang yang termudah untuk berhenti dari kewajiban membayat iuran BPJS. Hanya dengan tidak menggunakannya lagi.

Namun, secara hukum tindakan ini juga tidak dibenarkan karena seluruh warga negara Indonesia diwajibkan menjadi peserta JKN atau BPJS.

Bahkan ada sanksi yang menanti jika orang menolak mendaftarkan diri, keluarga dan pegawainya ke BPJS.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan juga para pekerjanya sebagai peserta BPJS.

Kemudian pada pasal 4 ayat 1 berisi peraturan yang menjelaskan bahwa setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.

Jika peraturan mengenai hal ini dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan layanan publik. Mulai dari layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebelumnya, wacana kenaikan iuran BPJS memukul perasaan rakyat. Pasalnya, iuran itu bahkan akan naik dua kali lipat.

Penyesuaian tarif iuran diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp 80.000.

Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *